Jakarta, PelitaOnline - KAFE di depan Gedung DPR RI dijadikan 'kambing hitam'. Calo anggaran diyakini masih bisa bermain bebas. Rencana penutupan kafe dinilai keliru. Jika Badan Kehormatan (BK) serius ingin melakuan pemberantasan harus melalui perbaikan sistemnya, yakni penyebab datangnya calo-calo itu ke DPR.
"Tempat tidak akan menghilangkan praktek transaksi (calo mafia anggaran) jika sistemnya tidak berubah. Jika ditutup, ya pindah tempat dong. Jadi penyelesaian calo anggaran harus di hulunya," ujar anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Sabtu (25/2).
Perbaikan sistem yang dimaksud itu, menurut Eva, dimulai dari pembatasan wewenang dan perbaikan akuntabilitas, seperti transparansi, partisipatoris dan ketersediaan data yang dibutuhkan dari semua wilayah.
Fokusnya adalah pada hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diambil dari dasar kebutuhan riil masyarakat.
"Silahkan legislatif menitipkan via jalur ini. Ketika list kebutuhan sudah ada, jangan dimentahkan oleh Kemenkeu yang mendistribusikan duit tidak berbasis kebutuhan Musrenbang," jelas politisi PDI perjuangan itu.
almak/GW
"Tempat tidak akan menghilangkan praktek transaksi (calo mafia anggaran) jika sistemnya tidak berubah. Jika ditutup, ya pindah tempat dong. Jadi penyelesaian calo anggaran harus di hulunya," ujar anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Sabtu (25/2).
Perbaikan sistem yang dimaksud itu, menurut Eva, dimulai dari pembatasan wewenang dan perbaikan akuntabilitas, seperti transparansi, partisipatoris dan ketersediaan data yang dibutuhkan dari semua wilayah.
Fokusnya adalah pada hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diambil dari dasar kebutuhan riil masyarakat.
"Silahkan legislatif menitipkan via jalur ini. Ketika list kebutuhan sudah ada, jangan dimentahkan oleh Kemenkeu yang mendistribusikan duit tidak berbasis kebutuhan Musrenbang," jelas politisi PDI perjuangan itu.
almak/GW
